Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, atau Apdesi, langsung melakukan pemblokiran paksa ruas tol dalam kota, tepat di depan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi protes ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para perangkat desa yang belum mendapatkan tanggapan dari anggota dewan. Ketika polisi berupaya membuka blokade jalan, terjadi kerusuhan, dan sebagian pengendara roda empat memilih untuk berputar arah di ruas tol mencari jalur alternatif.
Jalur tol dalam kota akhirnya dapat dilintasi kembali setelah polisi memberikan imbauan secara persuasif. Aksi protes ini dimulai sejak Rabu pagi, dengan tuntutan kepada DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan mengesahkannya sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Para perangkat desa menyerukan agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, sementara mereka yang berjuang di desa, termasuk perangkat desa, RT, dan RW, juga berhak mendapatkan perhatian.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah desa adalah pemerintah terkecil di Indonesia yang mengayomi masyarakat 24 jam. Namun, mereka mengungkapkan kekecewaan karena hingga saat ini tuntutan mereka belum mendapatkan respon yang memadai. Salah satu tuntutan utama para perangkat desa adalah perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Aksi protes ini mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi saat ini.
Source: CNN Indonesia
