Kenaikan Pajak Hiburan Khusus, Hotman Paris dan PHK Ribuan Karyawan
Pajak hiburan khusus dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar 40 hingga 75% menuai polemik. Aturan ini dikritisi oleh pelaku usaha hiburan seperti pengacara Hotman Paris Hutapea hingga pemilik karaoke Inul Vista, Inul Daratista. Kenaikan pajak hiburan khusus sebesar 40 hingga 75% menjadi polemik terutama di Bali.
Pengacara terkenal, Hotman Paris, yang ditemui di tengah kegiatan persidangan, turut menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75%. Menurutnya, penerapan pajak yang tinggi dapat merugikan pariwisata, terutama pajak hiburan di Indonesia yang termasuk yang tertinggi di dunia. Undang-undang ini sama sekali tidak memiliki dasar logis, mengingat tidak ada negara di dunia yang mematok pajak hiburan sebesar 75%. Ini menyangkut kehidupan rakyat bawah, misalnya, spa yang umumnya diakses oleh kalangan UMKM dan ekonomi kecil yang tidak pernah praktis dan tidak pernah menikmati manfaat pajak selama berbisnis.
Selain Hotman Paris, selebritas sekaligus pemilik tempat hiburan Inul Vista, Inul Daratista, juga memprotes kenaikan pajak hiburan khusus hingga 75%. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Inul menyampaikan bahwa karaoke keluarganya saat ini sepi, bahkan di akhir pekan. Dia meminta pemerintah untuk membedakan izin dan aturan pajak antara karaoke keluarga dan kelab malam, mengingat pendapatan keduanya sangat berbeda.
Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah disahkan pada tahun 2022, dengan pasal 58 menjadi polemik. Namun, perlu diluruskan bahwa tidak semua hiburan mengalami kenaikan pajak sebesar 40 hingga 70%. Peningkatan ini hanya berlaku untuk tempat hiburan spesifik seperti diskotek, klub malam, karaoke, mandi uap, dan spa.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, angkat bicara mengenai kenaikan pajak hiburan khusus. Sandi meminta pemerintah daerah untuk menunggu hasil review yudisial dari Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan pajak hiburan. Dia mengakui bahwa kenaikan pajak hiburan merupakan isu sensitif dan dapat langsung berdampak pada penurunan jumlah wisatawan di Indonesia.
Pintu komunikasi untuk membahas polemik pajak hiburan juga masih terbuka. Meskipun desentralisasi fiskal telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, perlu disadari bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif menciptakan lebih dari 40 juta lapangan kerja. Harus dihindari gelombang kesulitan yang mungkin timbul akibat pajak pada awal tahun 2024. Beberapa pemerintah daerah telah cepat bertindak dengan meningkatkan tarif pajak lewat penerbitan Peraturan Daerah (Perda), dengan tarif pajak tertentu atas jasa tempat hiburan khusus ditetapkan mulai dari 40% hingga 75%.
Source: Tim liputan Kompas TV.
