TIDAK NETRAL: Kabinet Jokowi Terpecah, Bagaimana Nasib Rakyat?

Admin
0

 

TIDAK NETRAL: Kabinet Jokowi Terpecah, Bagaimana Nasib Rakyat?

Keberpihakan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjelang Pemilihan Presiden 2024 semakin menjadi sorotan, bahkan sindiran terus dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Belakangan, Mahfud juga disebut akan mundur dari Kabinet, mengingat netralitas Presiden Joko Widodo yang selama ini dijunjung tinggi. Situasi politik semakin memanas, bahkan di internal Kabinet Presiden Joko Widodo sudah ikut terlibat.


Mahfud MD, selaku Menkopolhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, menyindir sejumlah menteri di Kabinet Jokowi-Maruf yang aktif berkampanye menggunakan fasilitas negara. Mahfud menegaskan niatnya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam, sambil menyoroti menteri yang ikut sebagai tim sukses padahal tak memiliki kaitan dengan politik. Menurutnya, situasi ini membuat presiden menjadi tidak seimbang, dan pihak lain juga terlihat memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik.


Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membantah penggunaan fasilitas negara selama mendukung pasangan capres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Bahlil pun menyarankan Mahfud untuk berbicara baik-baik mengenai rencana mundur dari Kabinet Jokowi.


Maruf Amin, cawapres nomor urut 1, menanggapi bahwa keputusan mundur Mahfud merupakan haknya, dan bisa dibicarakan dengan baik. Maruf yakin Mahfud merupakan sosok hebat yang dapat menjaga stabilitas negara.


Selain para menteri di Kabinet, juga muncul dugaan bahwa Ibu Negara, Iriana Jokowi, berpihak pada pasangan capres nomor urut Prabowo-Gibran. Iriana dikabarkan mengangkat dua jari dari jendela mobil kepresidenan saat melintas di Jawa Tengah, yang kemudian menjadi viral. Presiden Jokowi membuka suara terkait video viral tersebut, menyebutnya sebagai bentuk interaksi menyenangkan dengan masyarakat.


Sikap Jokowi berubah terkait pernyataan bahwa menteri dan kepala negara boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas negara. Netralitas yang selama ini digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 pun dipertanyakan oleh tim liputan Metro TV. 


Source: Metro TV

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)