Presiden Joko Widodo dan anaknya, Gibran Rakabumi, disebut gagal meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto. Hal ini menyebabkan Joko Widodo harus turun tangan, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnasah. Menurutnya, Gibran tidak terbukti memberikan kontribusi positif terhadap elektabilitas Prabowo Subianto, sama halnya dengan Joko Widodo.
Hal ini terlihat dari elektabilitas Prabowo yang tetap stabil. Dedi Kurnasah juga menyatakan bahwa tren elektabilitas Prabowo sejak Pemilu 2014 hingga saat ini tetap berada pada kisaran 40%. Elektabilitas Prabowo pada 2014 dan 2019 memiliki rentang yang tidak berubah, sekitar 42%, seperti hasil survei yang dilakukan hingga bulan Januari ini. Bahkan, menurut catatan Ipo, perolehan suara Prabowo dalam Pilpres 2019 masih di bawah 50%.
Mitra koalisi dari partai politik dan dukungan presiden Jokowi juga tidak terbukti berdampak positif terhadap elektabilitas Prabowo. Dedi Kurnasah berpendapat bahwa seharusnya, dengan dukungan presiden, elektabilitas Prabowo dapat mencapai 70%, tetapi kenyataannya tidak demikian.
Namun, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, berpendapat bahwa Joko Widodo tidak perlu memaksakan Pemilu berlangsung dalam satu putaran. Jayadi mengingatkan bahwa stabilitas politik bukanlah satu-satunya penopang ekonomi suatu negara. Stabilitas politik harus diimbangi dengan demokrasi yang berjalan dengan baik. Menurut Jayadi, melihat demokrasi sebagai gangguan terhadap stabilitas adalah pandangan yang tidak urgen. Gangguan keamanan selama Pemilu seharusnya menjadi perhatian, tetapi demokrasi merupakan bagian fundamental dari pembangunan Indonesia, bukan hanya dari segi ekonomi.
Source: Metro TV
