Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan bahwa semua bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat merupakan milik negara. Mahfud juga menyinggung tentang beras bansos yang ditempel stiker oleh salah satu pasangan calon di Semarang. Namun, kita akan beralih ke informasi lain. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, memberikan tanggapan terhadap informasi yang beredar mengenai beras bansos dengan stiker salah satu paslon.
Marwata menyatakan bahwa KPK telah mengingatkan terkait potensi konflik kepentingan dalam program bantuan sosial, terutama terkait penggunaan logo-logo calon tertentu. "Kami di KPK sudah beberapa kali mengingatkan terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan. Sebagaimana diketahui bersama, konflik kepentingan ini menjadi embrio akar persoalan korupsi. Dengan adanya logo pasangan tertentu, masyarakat yang tidak memahami hal ini akan melihat bahwa sumber dana Bansos seolah-olah berasal dari pasangan tersebut. Padahal, kita semua tahu bahwa Bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), uang negara, dan seharusnya tidak diperbolehkan. Untuk menjaga keadilan, ketiga pasangan calon seharusnya diwakili dalam bantuan sosial tersebut agar tercipta keadilan."
Source: Kompas TV
